Prosedur Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pelanggaran

1. Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan membuat atau menyampaikan laporan pengaduan melalui saluran pelaporan yang telah disediakan.

2. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyediakan 5 (lima) saluran pelaporan pelanggaran yaitu:

 

3. Laporan yang disampaikan menginformasikan sekurang-kurangnya:

  • Apa yang terjadi (Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui)
  • Di mana terjadinya (Di mana perbuatan tersebut dilakukan atau terjadi)
  • Kapan terjadinya (Kapan perbuatan tersebut dilakukan atau terjadi)
  • Siapa pelakunya (Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan tersebut)
  • Bagaimana terjadinya (Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan: Modus, Cara, dsb.)

 

4. Laporan pengaduan yang disampaikan melalui saluran pelaporan pelanggaran akan diterima oleh RSM Indonesia (https://whistleblowing.tips/mainsite), selaku pihak independen yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan Sistem Deteksi dan Pengawasan ("SiDewas")  BPJS Ketenagakerjaan. RSM Indonesia terikat kontak kinerja dan perjanjian kerahasiaan dengan Dewan Pengawas.

5. Atas laporan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor:

  • RSM Indonesia akan berkomunikasi dan bekerjasama dengan pelapor, termasuk mengklarifikasi informasi yang disampaikan di dalam laporan (jika dimungkinkan dan diperlukan).
  • RSM Indonesia akan melakukan analisis untuk dan menyimpulkan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian menyampaikan rekomendasi tindaklanjut atas laporan kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

 

6. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan menentukan tindaklanjut atas laporan:

  • Jika laporan memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut, jika diperlukan, Dewan Pengawas akan membentuk tim internal yang independen (tidak terkait dengan laporan dan terlapor) untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
  • Selanjutnya, meneruskan laporan pelanggaran kepada Direktur Utama dan/atau pihak yang internal maupun eksternal yang berwenang disertai dengan rekomendasi.
  • Jika laporan tidak memenuhi persyaratan, Dewan Pengawas menetapkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

 

7. Hasil pemeriksaan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan disampaikan kepada Pelapor yaitu “Terbukti” atau “Tidak Terbukti”.